Kuningan,-Kemeriahan kegiatan Waroeng Rakyat yang digelar di tengah rangkaian Hari Jadi ke-528 Kuningan memunculkan pertanyaan penting di kalangan masyarakat. Di permukaan, kegiatan ini tampak sepenuhnya menjadi program dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Namun kenyataannya, tidak semua biaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kamis (3/08/2026).
Bahkan pemberian hadiah utama berupa paket umrah tidak diberikan kepada pemenang umum, melainkan hanya terbatas pada satu kategori peserta.
5 Kategori Lomba, Hanya Satu yang Dapat Umrah
Dalam kegiatan tersebut, diselenggarakan perlombaan yang terbagi menjadi 5 kategori. Namun dari sekian banyak cabang yang dipertandingkan, hadiah paket umrah hanya diberikan kepada pemenang kategori Marebot Masjid.
Tidak ada penjelasan resmi mengapa kategori lain tidak mendapatkan penghargaan setara. Masyarakat pun mulai bertanya: mengapa pemberian hadiah istimewa ini begitu spesifik sasarannya?
Informasi yang dihimpun menyebutkan pemberian hadiah umrah tersebut tidak dibiayai dari anggaran pemerintah, melainkan bersumber dari KOMIT — Komunitas Imam Tajug, sebuah organisasi yang diketahui turut memberikan dukungan pada saat masa kampanye kepala daerah terpilih.
Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa pemberian hadiah umrah tersebut bukan murni penghargaan kegiatan keagamaan atau kemasyarakatan, melainkan bentuk balas jasa atau perwujudan janji yang diucapkan saat masa pemilu.
“Kalau sumbernya dari organisasi pendukung kampanye, lalu kenapa pemerintah seolah-olah yang mengadakan dan membiayai sepenuhnya? Ini bisa disalahartikan sebagai pencitraan. Padahal rakyat yang mendukung tanpa pamrih tidak mendapat bagian yang sama,”
Sumber-sumber di lapangan mengonfirmasi bahwa sebagian besar kegiatan Waroeng Rakyat memang melibatkan dukungan dari berbagai pihak, bukan semata-mata dari kas daerah. Namun dalam penyampaian publik, tampak seolah seluruhnya menjadi kinerja dan pembiayaan pemerintah.
Masyarakat berhak mengetahui transparansi ini:
-Siapa saja pihak yang berkontribusi membiayai kegiatan?-Mengapa hadiah umrah hanya diberikan melalui KOMIT dan satu kategori tertentu?
-Apakah ada keterkaitan antara pemberian ini dengan janji-janji politik saat pemilihan?
Sementara Jika hal ini dibiarkan tanpa penjelasan yang terbuka, maka yang muncul di benak publik hanyalah satu kesimpulan: Umrah Politik pemanfaatan momen keagamaan dan kebersamaan untuk melunasi utang janji kampanye dengan mengatasnamakan pemerintah.
Hari Jadi seharusnya menjadi momen kebersamaan seluruh masyarakat Kuningan, tanpa memandang kelompok atau pendukung siapa pun. Apabila ada pemberian hadiah istimewa, harus diketahui secara terbuka siapa pemberinya, siapa penerimanya, dan apa dasarnya. Rakyat tidak butuh klaim rakyat butuh kejelasan.
(H.Aboy)