Kuningan,-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, Dr. Elon Carlan, M.Pd., mengakui secara terbuka bahwa masalah pinjaman daring (pinjol) dan perjudian daring (judol) yang menjadi keprihatinan nasional juga menjangkiti pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, di lingkungannya.
Menurut Dr. Elon, arahan telah datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat telah memerintahkan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat untuk mengumumkan secara terbuka siapa saja yang terlibat pinjol maupun judol di lingkungan kerjanya. Saat diwawancarai Kuninganjabarinfo.id Rabu (7/10/2026).
“Kami menerima daftar nama tersebut. Sesuai instruksi Menteri, Gubernur memerintahkan Bupati dan Wali Kota, yang kemudian meneruskannya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk menyerahkan daftar pegawai yang terjerat pinjol dan judol ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” jelas Elon.
Lebih jauh Yang menjadi kekhawatiran utama, jumlah yang terlibat ternyata cukup besar. Dari total sekitar 8.000 pegawai di lingkungan Disdikbud baik yang bertugas di kantor dinas maupun yang tersebar di satuan pendidikan sebanyak 30 persen diketahui terjerat pinjol maupun judol. Jika dihitung, jumlah tersebut mencapai 2.400 orang.
Elon menegaskan, tugas pembinaan yang dipikulnya bukan hal ringan. Ada dua tahapan berat yang harus dijalani diantaranya :
Pertama, para pegawai yang terlibat wajib melunasi kewajibannya terlebih dahulu, terutama yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kedua, tak kalah beratnya, mengubah pola pikir (mindset) para pegawai agar tidak kembali terjerumus.
“Melunasi utang itu bisa dihitung angkanya. Tapi mengubah cara pandang dan kebiasaan itulah yang jauh lebih sulit dan butuh waktu,” tegas Elon.
Sementara Pembinaan akan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Tujuannya bukan sekadar mendisiplinkan, melainkan mengembalikan kepercayaan sekaligus membantu pegawai agar bebas dari jeratan yang mengganggu kinerja, keharmonisan keluarga, dan nama baik instansi.
“Kami tidak menutup mata. Masalah ini nyata dan harus dihadapi. Langkah pertama sudah diambil: mengakui, mendata, dan menyelesaikan. Langkah berikutnya: memastikan tidak terulang lagi,” pungkas Elon.
(H.Aboy)