Kuningan,-Fenomena politik di Sulawesi Selatan, di mana sejumlah Bupati pindah ke Partai Gerindra sekaligus langsung dipercaya memegang kepemimpinan di tingkat kabupaten, memicu pertanyaan, apakah hal serupa akan terjadi di Kuningan menjelang Pemilu 2029? Pengamat Politik Abidin, S.E. menegaskan kondisi Kuningan berbeda.
Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, baru saja mengukuhkan para pemimpin partai di Sulsel, di mana sebagian besar merupakan kepala daerah yang baru bergabung. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar perpindahan kader, melainkan pergeseran peta kekuatan politik yang dikhawatirkan dapat merembet ke daerah lain.
Menanggapi hal tersebut, Abidin menjelaskan Kuningan memiliki dinamika yang khas.
“Kuningan berbeda. Ketua DPC definitif ke depan haruslah sosok yang sudah teruji dedikasi dan kesetiaannya kepada partai bukan mereka yang hendak naik dalam tikungan atau sekadar menjadi penumpang gelap. Kader Gerindra di sini bukan tamu, dan partai tidak dijadikan tempat sewa-menyewa,” ungkap Abidin.
Kultur politik Kuningan, lanjutnya, lebih kokoh karena kader tumbuh dan terbina dari bawah.
“Di Kuningan, kader sudah tumbuh, terbina, dan siap memimpin. Jadi tidak perlu mendatangkan orang dari luar atau menyerahkan kepemimpinan kepada tokoh yang baru datang. Hal itu tidak sejalan dengan perjuangan yang sudah berjalan selama ini,” tegasnya.
Saat ini kehadiran Gerindra di Kuningan terus menguat, di antaranya melalui Plt. Ketua DPC Gerindra Kuningan, Toto Tohari. Kedekatan dengan masyarakat juga diperkuat lewat berbagai program bantuan yang disalurkan ke tengah masyarakat.
Abidin juga mengingatkan : -Kekuatan sejati berasal dari kader yang tumbuh bersama rakyat, bukan figur yang datang tiba-tiba
-Sikap kepala daerah dan pejabat strategis masih dinanti, namun belum ada tanda perpindahan afiliasi
-Jaringan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun tidak mudah digantikan oleh pendatang baru
“Kuningan bukan pulau terpisah, dinamika nasional tetap berpengaruh. Namun apa pun keputusan yang diambil nanti, ranah kewenangan tetap berada di tangan DPP Partai Gerindra. Yang terpenting, setiap langkah tetap demokratis, tidak memecah belah, dan mengutamakan kepentingan rakyat Kuningan di atas segalanya,” pungkas Abidin.
(H.Aboy)