Kuningan,-Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026 memunculkan sorotan tajam dari fraksi-fraksi di DPRD. Salah satu yang paling disoroti adalah merosotnya target pendapatan daerah, serta penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rumah Sakit Daerah hingga Rp13 miliar yang disebabkan keterlambatan penyaluran klaim BPJS.
Fraksi PKB DPRD Kuningan yang diketuai Moch Ghozali menyoroti rencana penurunan target pendapatan daerah hingga akhir tahun 2026. Target semula disesuaikan turun sebesar Rp186 miliar lebih, sehingga total pendapatan direncanakan menjadi Rp2.536 triliun.
Pihak Pemerintah Daerah menyebut penurunan ini utamanya berasal dari berkurangnya transfer dari pusat sebesar Rp178 miliar lebih. Meski memahami alasan tersebut, Fraksi PKB tetap meminta penjelasan yang rinci dan transparan.
“Kami mengakui adanya penurunan transfer dari pusat. Namun demikian, kami tetap memerlukan penjelasan yang memadai atas berbagai aspek penurunan target pendapatan ini,” tegas Fraksi PKB.
Sementara itu, penurunan PAD dari Rumah Sakit Daerah mencapai Rp13 miliar. Bupati Kuningan menjelaskan hal ini disebabkan oleh persaingan layanan kesehatan serta keterlambatan penyaluran klaim BPJS Kesehatan ke rumah sakit daerah.
Kondisi ini memicu kekhawatiran para anggota dewan. Pasalnya, keterlambatan pencairan klaim berulang kali terjadi dan berdampak langsung pada arus kas serta kemampuan operasional rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
Fraksi PKB mendesak Pemkab Kuningan untuk:
– Menjelaskan secara rinci rincian penurunan Rp186 miliar tersebut
– Menyampaikan langkah strategis untuk mengatasi keterlambatan pencairan klaim BPJS
– Memastikan pelayanan kesehatan di RSUD tetap optimal meski tekanan fiskal terjadi
– Meningkatkan upaya penggalian potensi pendapatan lain agar tidak terus bergantung pada transfer pusat
Pembahasan Perubahan APBD 2026 masih berlangsung di DPRD Kuningan dan diharapkan menghasilkan keputusan yang akuntabel demi kepentingan masyarakat.
(H.Aboy)