Kuningan,-Dinamika penentuan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan kian memanas. Mantan Ketua DPC Gerindra Kuningan, Dede Ismail, S.I.P., secara tegas menyayangkan pernyataan Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani yang juga kader partai tersebut, yang dikaitkan dengan peluang pengabdiannya hingga 2029 di tengah proses penentuan pimpinan baru.
Pernyataan itu disampaikan Dede Ismail dalam konferensi pers didampingi jajaran Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan Toto Tohari, S.E., Dr. Agus Sugiono, S.E., M.M., A.K., Nurcholis Mauludin Syah, H. Eman Suherman, S.H., M.H. Sri Laelasari di Ruang Fraksi Gerindra, Rabu (14/10/2026).
Dede menyoroti pernyataan yang diberitakan salah satu media, yang mengaitkan kesediaan Tuti Andriani menjabat hingga 2029 dengan kemungkinan tidak memperoleh mandat sebagai Ketua DPC Gerindra Kuningan, serta dugaan pernyataan bahwa pilihan berada di luar struktur kepengurusan partai.
“Kalau sekarang Wabup Tuti sudah mendapatkan ‘kuenya’, harusnya lebih arif dan bijaksana. Jangan mengeluarkan pernyataan seolah-olah kalau tidak mendapatkan mandat sebagai Ketua DPC, maka pengabdian berakhir. Jangan gila jabatan,” singgung Dede.
Dede menegaskan, penentuan Ketua DPC Gerindra adalah kewenangan mutlak Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Seluruh kader wajib menghormati dan menerima keputusan tersebut, terlepas dari apakah sesuai harapan pribadi atau tidak.
Terkait pandangan pengamat politik yang mengaitkan peluang Tuti Andriani memimpin Gerindra Kuningan dengan peta Pilkada mendatang, Dede menilai hal itu masih terlalu dini.
“Menurut saya, itu hanya imajinasi, daya khayal yang berlebihan. Peta politik bisa berubah, keputusan tetap di tangan DPP,” tegasnya.
Lebih jauh Dede mengingatkan, dinamika perebutan kursi tidak boleh mengesampingkan jasa para kader yang telah lama berjuang membesarkan partai. Enam anggota Fraksi Gerindra DPRD Kuningan, katanya, memiliki rekam jejak perjuangan masing-masing, termasuk turut memperjuangkan kemenangan Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.
“Semua punya peluang. Bisa karena terbiasa, bisa karena diberi kesempatan. Kalau tidak diberi kesempatan, tidak akan bisa. Tapi kesempatan itu diberikan oleh organisasi, bukan tuntutan pribadi,” ujarnya.
Sementara posisi kepengurusan saat ini namanya masih tercatat di DPP, namun pelaksana tugas dijalankan oleh Toto Tohari — dan menyatakan siap melepas jabatan kapan pun DPP mengambil keputusan. Ia menceritakan telah merintis Gerindra Kuningan sejak deklarasi di Cibubur tahun 2008 dan memimpin selama kurang lebih 16 tahun, sebelum kemudian mengundurkan diri secara terhormat pasca-Pemilu 2024 sebagai bentuk evaluasi dan tanggung jawab politik.
“Saya mundur secara terhormat, tidak gila jabatan. Mau ditaruh jadi kopral, padahal pernah jadi jenderal di lapangan, ya biasa saja. Karena cinta saya terhadap Partai Gerindra tidak diukur dari jabatan,” tuturnya.
Dede berharap, kecintaan terhadap partai tidak boleh berhenti ketika seseorang tidak mendapatkan posisi yang diinginkan. Peluang maju Pilkada tetap terbuka bagi siapa saja, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mendahului keputusan organisasi atau memicu kegaduhan internal.
“Siapa pun yang nanti ditunjuk DPP, kita harus berikan dukungan penuh. Loyalitas tanpa batas kepada organisasi. Mari kita kompak dulu, bukan saling berebut kursi,” Harap Dede menutup pernyataannya.
(H.Aboy)