Bandung,-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pelaku industri jasa keuangan resmi membuka Puncak Peringatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Trans Studio Mall (TSM) Bandung, Kamis (29/10/2026). Kegiatan berupa pameran finansial berskala nasional bertajuk Financial Expo (FinExpo) 2026 ini akan berlangsung hingga Minggu, 1 November 2026.
Langkah strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang aman, sekaligus memutus ketergantungan pada pembiayaan informal yang berisiko tinggi. Pembukaan acara dihadiri Kepala OJK Jawa Barat Darwisman, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, serta para pimpinan industri jasa keuangan.
Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemprov Jawa Barat dalam memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol). Ia menilai tingginya biaya pendidikan dan kesehatan sering kali mendorong warga mengambil jalan pintas ke layanan keuangan yang tidak bertanggung jawab.
“Layanan keuangan harus memberdayakan ekonomi. Agar masyarakat tidak terjerat investasi palsu maupun ‘copet digital’, pemenuhan hak-hak dasar seperti biaya sekolah dan jaminan pengobatan harus dipastikan aman terlebih dahulu,” ujar KDM.
Sebagai solusi konkret, Pemprov Jawa Barat menyiapkan dua program unggulan, di antaranya beasiswa kuliah bagi pelajar berprestasi Jawa Barat untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi ternama, termasuk ITB, dan asuransi kesehatan massal yang direncanakan mencakup 5,4 juta warga, guna menekan risiko utang akibat kebutuhan medis mendesak.
KDM juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap modus kejahatan siber, seperti penyebaran file APK berbahaya dan tautan palsu. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik adalah fondasi utama sektor keuangan, yang harus dijaga melalui edukasi literasi yang menyeluruh.
Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani menegaskan bahwa perlindungan masyarakat dari jeratan keuangan ilegal dimulai dari penguatan literasi yang menjangkau hingga ke pelosok desa.
“Kami di pemerintah daerah terus mendorong perluasan literasi ini agar masyarakat desa tidak terjebak pinjol ilegal. Melalui inklusi keuangan yang cerdas, mari kita dorong pertumbuhan UMKM dan wujudkan masyarakat yang mandiri,” pungkas Amih Tuti.
(H. Aboy)